TIMES BULUNGAN, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya langkah strategis pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika Transfer Ke Daerah (TKD). Pemerintah daerah perlu melakukan efisiensi dan berinovasi untuk menjaga kelancaran program pembangunan dan pelayanan publik.

“Perlu ada langkah antisipatif dan strategi yang jelas agar dinamika transfer ke daerah tidak mengganggu program pembangunan maupun pelayanan masyarakat,” tegasnya dalam keterangan di Jakarta, Senin (29/9/2025).

Pernyataan ini disampaikan Tito saat memberikan pengarahan dalam Rapat Konsinyering Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026 Kementerian Dalam Negeri yang diselenggarakan di Kota Bogor, Jawa Barat.

Mendagri menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan agar berbagai kebijakan pusat dapat diimplementasikan dengan baik di tingkat daerah, meskipun terdapat perubahan dalam alokasi TKD.

Tito juga menyampaikan bahwa telah dilakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan agar penyaluran TKD mempertimbangkan kondisi fiskal setiap daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan pemerintah daerah tetap mampu melaksanakan kewajibannya sesuai undang-undang, termasuk dalam penyediaan pelayanan dasar.

Dirinya merinci setidaknya ada empat strategi utama yang harus dijalankan pemda. Pertama, melakukan penghematan anggaran pada pos-pos seperti perjalanan dinas, kegiatan rapat, serta biaya pemeliharaan aset dan prasarana kantor.

Kedua, menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah. Beberapa contoh yang dapat dikembangkan antara lain pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah. Selain itu, pemda didorong untuk mendorong partisipasi swasta melalui perbaikan iklim investasi dan meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ketiga, memanfaatkan program-program prioritas nasional yang diluncurkan pemerintah pusat di wilayahnya.

Menurut Tito, kolaborasi dan sinergi dengan agenda pembangunan nasional akan memperkuat capaian pembangunan di tingkat daerah.

Keempat, mendorong terciptanya inovasi dan terobosan kreatif yang spesifik sesuai konteks daerah masing-masing.

Sebagai contoh, dia mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang berhasil membuka ekspor komoditas hortikultura ke Singapura. Terobosan semacam ini dinilai efektif dalam mendongkrak perekonomian lokal sekaligus membuka akses ke pasar global.

“Daerah harus berani mencari terobosan baru yang sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Dengan begitu, meskipun terjadi dinamika TKD, roda pembangunan tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” pungkas Tito.

Rapat konsinyering tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan proses penyusunan rencana kerja dan anggaran Kemendagri untuk tahun 2026 dilaksanakan secara menyeluruh. Dalam forum ini, setiap unit kerja diberikan ruang untuk memaparkan kinerja dan kebutuhan mereka, yang kemudian ditelaah oleh Mendagri untuk memastikan keselarasannya dengan prioritas kebijakan pemerintah pusat. (*)