TIMES BULUNGAN, KEDIRI – Para Mustasyar PBNU dan sesepuh Nahdlatul Ulama (NU) menggelar Musyawarah Kubro di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, Minggu (21/12/2025). Forum ini digelar sebagai ikhtiar serius merespons dinamika internal PBNU yang kian mengeras dan dinilai berpotensi menggerus marwah jam’iyyah.

Musyawarah berlangsung khidmat namun tegas. Para kiai sepuh sepakat, konflik yang terus berlarut tidak boleh dibiarkan. Jalan islah atau rekonsiliasi ditempatkan sebagai solusi utama. Karena itu, forum menetapkan tenggat waktu yang jelas dan berjenjang.

Dalam kesepakatan yang dibacakan usai musyawarah, Mustasyar dan sesepuh NU memberikan waktu tiga hari kepada Rais Aam dan Ketua Umum PBNU untuk menempuh islah, terhitung sejak Minggu (21/12/2025) pukul 12.00 WIB. Tenggat ini disebut sebagai batas kesabaran jam’iyyah.

“Islah adalah jalan utama. NU tidak boleh terus berada dalam pusaran konflik yang membuka ruang perpecahan,” demikian intisari sikap para sesepuh yang dirumuskan dalam Musyawarah Kubro.

Tahapan Tegas Jika Islah Gagal

Musyawarah Kubro Lirboyo tidak berhenti pada seruan moral. Forum ini juga menyusun skema langkah lanjutan yang bersifat tegas dan terukur apabila islah tidak tercapai.

Pertama, jika dalam waktu tiga hari islah tidak terpenuhi, Rais Aam dan Ketua Umum PBNU diberi waktu satu hari untuk menyerahkan pelaksanaan Muktamar kepada Mustasyar. Penyerahan ini dimaksudkan agar penyelesaian konflik tetap berada di tangan para kiai sepuh sebagai penjaga marwah organisasi.

Kedua, apabila poin pertama dan kedua tidak dijalankan, forum menyatakan mandat Muktamar dicabut kembali. Ini menjadi sinyal paling keras bahwa kesabaran jam’iyyah memiliki batas.

Ketiga, Musyawarah Kubro memutuskan bahwa penyelenggaraan Muktamar selanjutnya akan diserahkan kepada PWNU di seluruh Indonesia. PWNU diminta menggalang surat permohonan Muktamar dari PCNU-PCNU sebagai dasar legitimasi organisasi.

Keempat, pelaksanaan Muktamar ditetapkan pada bulan Syawal, sebelum musim keberangkatan haji. Penetapan waktu ini dipertimbangkan agar proses berjalan khusyuk, tertib, dan tidak terganggu agenda besar umat.

Menjaga Marwah Jam’iyyah

Para sesepuh menegaskan, langkah-langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk memperkeruh suasana. Sebaliknya, itu adalah upaya terakhir untuk menjaga NU tetap utuh sebagai jam’iyyah diniyah ijtima’iyah yang berkhidmat pada umat dan bangsa.

Forum menilai, konflik terbuka yang berkepanjangan hanya akan melemahkan konsolidasi organisasi hingga ke akar rumput. Dampaknya bukan hanya pada struktur PBNU, tetapi juga pada PCNU, MWCNU, hingga warga nahdliyin di tingkat bawah.

Karena itu, Musyawarah Kubro Lirboyo menyerukan kepada seluruh pihak agar menahan diri, menghentikan polemik di ruang publik, dan kembali menjunjung adab serta etika jam’iyyah.

Pesan untuk Seluruh Struktur NU

Musyawarah juga meminta seluruh struktur NU, dari pusat hingga daerah, tetap menjalankan program dan khidmat organisasi seperti biasa. NU diminta tetap hadir di tengah umat, menjaga pendidikan, dakwah, dan pelayanan sosial, tanpa terseret konflik elite.

“Keutuhan NU adalah amanat para muassis. Islah bukan pilihan, melainkan kewajiban,” demikian penegasan yang mengemuka dalam forum tersebut.

Dengan keputusan ini, Musyawarah Kubro Lirboyo menegaskan satu hal: jam’iyyah lebih besar dari kepentingan siapa pun. Jalan islah diberi ruang, namun jika gagal, langkah organisatoris telah disiapkan demi menjaga masa depan Nahdlatul Ulama. (*)