TIMES BULUNGAN, JAKARTA – Dunia Islam saat ini menatap kawasan Teluk dengan kecemasan yang kian nyata. Dua negara yang selama ini menjadi jangkar stabilitas regional—Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA)—memasuki fase eskalasi konflik yang semakin terbuka. Persaingan yang semula bersifat ekonomi kini bergerak ke ranah geopolitik dan keamanan, dengan implikasi langsung terhadap peta kekuatan dunia Islam.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Amin Said Husni, menilai dinamika tersebut tidak dapat dibaca sekadar sebagai rivalitas antardua negara Teluk. Lebih dari itu, situasi ini mencerminkan pertarungan pengaruh yang berpotensi membelah arah dan narasi Islam moderat di tingkat global.

“Ketegangan Saudi dan UEA ini bukan konflik biasa. Ini menyangkut kepemimpinan, pengaruh, dan arah masa depan dunia Islam,” ujar Amin Said Husni.

Di tengah pusaran tersebut, Nahdlatul Ulama (NU)—organisasi Islam terbesar di dunia—menempati posisi yang unik sekaligus penuh tantangan. NU bukan aktor pinggiran dalam dinamika ini, melainkan telah lama menjadi mitra strategis bagi kedua negara.

Dua Jangkar Strategis PBNU di Kawasan Teluk

Dalam satu dekade terakhir, PBNU di bawah kepemimpinan KH Miftachul Akhyar dan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) berhasil membangun relasi yang erat dengan Riyadh dan Abu Dhabi. Hubungan ini tidak berhenti pada simbol diplomasi, tetapi diwujudkan dalam kerja sama konkret yang bersifat jangka panjang.

Melalui jalur Arab Saudi, PBNU menjalin kemitraan strategis dengan Muslim World League (MWL). Kolaborasi ini menempatkan NU sebagai aktor penting dalam narasi global Islam moderat. Kehadiran Sekretaris Jenderal MWL, Syaikh Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa, dalam forum-forum internasional NU seperti Religion of Twenty (R20) menjadi indikator kuat pengakuan Saudi terhadap pengaruh kultural dan moral NU.

“Saudi melihat NU bukan sekadar organisasi keagamaan nasional, melainkan mitra global dalam membangun wajah Islam yang damai,” kata Amin.

Sementara itu, hubungan PBNU dengan Uni Emirat Arab berkembang dalam kerangka proyek peradaban yang lebih struktural. Kedekatan dengan Presiden UEA Mohammed bin Zayed (MBZ) melahirkan dukungan konkret terhadap pengembangan pendidikan NU, salah satunya melalui pendirian MBZ College of Future Studies di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta.

Dukungan ini mempertegas posisi NU sebagai mitra strategis Abu Dhabi dalam membangun masa depan Islam berbasis pendidikan, teknologi, dan moderasi beragama.

Retaknya Poros Saudi–UEA

Memasuki tahun 2026, relasi harmonis Saudi dan UEA menunjukkan retakan yang semakin nyata. Persaingan yang sebelumnya berfokus pada isu ekonomi—seperti kuota produksi minyak OPEC+ dan relokasi markas perusahaan multinasional—kini meluas ke wilayah geopolitik dan militer.

Eskalasi konflik di Yaman, khususnya di kawasan pelabuhan strategis, menjadi indikator bahwa kedua negara tidak lagi berada dalam satu garis kebijakan. Arab Saudi berupaya menegaskan kepemimpinan tunggal di Jazirah Arab, sementara UEA mengembangkan kebijakan luar negeri yang lebih mandiri dengan orientasi ekspansi maritim dan penguatan pengaruh lintas kawasan.

“Ini bukan sekadar konflik kepentingan, tetapi perebutan pengaruh di dunia Islam. Islam moderat menjadi instrumen soft power yang sangat menentukan,” ujar Amin Said Husni.

PBNU di Tengah Pusaran Kepentingan

Dalam konfigurasi geopolitik baru ini, posisi PBNU ibarat pelaut yang harus mengemudi di antara dua karang besar. Di satu sisi, kedekatan dengan Saudi dan UEA merupakan aset diplomatik yang bernilai tinggi. Di sisi lain, situasi ini menyimpan risiko strategis yang tidak kecil.

Risiko pertama adalah polarisasi persepsi. Setiap bentuk kerja sama dengan salah satu pihak berpotensi ditafsirkan sebagai keberpihakan politik. Kedekatan PBNU dengan UEA melalui berbagai proyek pendidikan dan penghargaan, misalnya, dapat memunculkan persepsi negatif di mata Riyadh, demikian pula sebaliknya.

Risiko kedua adalah tarikan soft power. Arab Saudi dan UEA sama-sama memanfaatkan narasi Islam moderat sebagai instrumen kebijakan luar negeri. Tantangan utama PBNU adalah memastikan bahwa gagasan Islam Nusantara dan visi keislaman NU tidak terkooptasi dalam kontestasi pengaruh antarnegara.

“NU harus tetap berdiri di atas nilai, bukan kepentingan negara mana pun,” tegas Amin.

Menjaga Independensi Peradaban

Ketegangan Saudi–UEA menjadi ujian kedewasaan diplomasi internasional PBNU. Dengan modal sosial, legitimasi keagamaan, serta jejaring global yang luas, NU memiliki peluang untuk tampil bukan sebagai objek pengaruh, melainkan sebagai subjek perdamaian.

PBNU perlu menegaskan bahwa setiap kerja sama internasional dibangun atas dasar kepentingan umat dan nilai kemanusiaan universal, bukan politik praktis. Transparansi, keseimbangan relasi, dan konsistensi nilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan kedua belah pihak.

Lebih jauh, NU bahkan berpeluang memainkan peran sebagai mediator melalui jalur second-track diplomacy. Dengan akses langsung Gus Yahya kepada tokoh-tokoh kunci seperti Mohammed bin Salman (MBS) dan Mohammed bin Zayed (MBZ), NU dapat membuka ruang dialog berbasis nilai-nilai keagamaan guna meredakan ketegangan.

“NU memiliki modal moral yang tidak dimiliki banyak aktor internasional. Modal ini seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan perdamaian,” ujar Amin.

Pada akhirnya, bagi Nahdlatul Ulama, hubungan dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab adalah sarana, bukan tujuan. Tujuan utamanya tetap satu: memastikan suara Islam yang ramah, inklusif, dan berorientasi pada perdamaian global tetap terdengar di tengah gemuruh persaingan kekuasaan di Timur Tengah.(*)